Badan
Anggaran
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lembata memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi anggaran keuangan daerah. Banggar bertanggung jawab melakukan pembahasan mendalam mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjamin alokasi fiskal APBD yang transparan, berkeadilan, dan tepat sasaran bagi pembangunan Lewotana Lembata [AKD].
Hasbullah, S.S.
Fraksi Partai Golkar
Garnisun, SE.
Fraksi Partai NasDem
Piter Tokan, SH.
Fraksi PDI Perjuangan
Anggota Badan Anggaran
Petrus R., SH
Fraksi Partai Golkar
Yohanes L., S.IP
Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
Ibrahim K., SE
Fraksi Gabungan Ampera
Emanuel T., ST
Fraksi Gerindra
Antonius S., S.Pd
Fraksi PDI Perjuangan
Mateus M.
Fraksi Partai NasDem
💰 Tugas Pokok & Wewenang Banggar
- Melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan oleh Bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah.
- Melakukan sinkronisasi dan komparasi pagu anggaran hasil pembahasan komisi-komisi dewan agar sesuai dengan batas tertinggi kapasitas fiskal daerah.
- Membahas dan merumuskan nota rekomendasi atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Raperda Perubahan APBD sebelum disahkan menjadi regulasi tetap.
- Meneliti dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya terkait akuntabilitas penyerapan keuangan daerah.
📊 Parameter Pengendalian Fiskal
Seluruh agenda sinkronisasi dan evaluasi pagu operasional keuangan dikoordinasikan secara berkala bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata.
Penyusunan APBD wajib menganut prinsip efisiensi, akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, serta mengutamakan program prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.