Badan
Musyawarah
Badan Musyawarah (Bamus) merupakan pilar strategis yang berfungsi sebagai motor penggerak dan pengatur jadwal kerja internal DPRD Kabupaten Lembata. Bamus bertugas menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi agenda tahunan, masa persidangan, masa reses, hingga penentuan jadwal Sidang Paripurna agar pelaksanaan tri-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berjalan secara sinkron, efisien, dan tepat waktu.
Hasbullah, S.S.
Fraksi Partai Golkar
Garnisun, SE.
Fraksi Partai NasDem
Piter Tokan, SH.
Fraksi PDI Perjuangan
Anggota Badan Musyawarah
Petrus R., SH
Fraksi Partai Golkar
Yohanes L., S.IP
Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
Ibrahim K., SE
Fraksi Gabungan Ampera
Emanuel T., ST
Fraksi Gerindra
Antonius S., S.Pd
Fraksi PDI Perjuangan
Mateus M.
Fraksi Partai NasDem
📅 Tugas Pokok & Wewenang Bamus
- Menetapkan jadwal acara persidangan DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang atau sebagian dari tahun sidang berdasarkan usulan komisi dan fraksi.
- Menentukan alokasi waktu pembahasan suatu rancangan peraturan daerah (Ranperda) agar rampung sesuai tenggat program pembentukan perda (Propemperda).
- Menetapkan pelaksanaan masa reses anggota dewan guna turun langsung menjaring aspirasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
- Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kepada Sidang Paripurna apabila terdapat urusan pengawasan daerah yang bersifat mendesak.
📜 Ketentuan Kesekretariatan
Sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lembata, Pimpinan Badan Musyawarah secara otomatis (*ex-officio*) dijabat oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
Sekretaris DPRD secara *ex-officio* bertindak sebagai sekretaris Badan Musyawarah namun bukan merupakan anggota badan yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.