Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lembata
(DPRD Lembata)
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPRD Lembata memiliki tiga fungsi utama yang diamanatkan konstitusi, yaitu **fungsi legislasi** (pembentukan perda), **fungsi anggaran** (penyusunan APBD), dan **fungsi pengawasan** (kontrol pelaksanaan kebijakan). DPRD berperan penting dalam memastikan roda pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip demokrasi dan aspirasi masyarakat Lewoleba hingga pelosok tanah Lembata.
"Baleo! Taan Tou"
Refleksi semangat gotong royong dan kesatuan hati segenap pemangku kepentingan serta masyarakat di bumi Lewotana Lembata.
Visi DPRD Lembata
"Terwujudnya DPRD Kabupaten Lembata yang andal, transparan, dan akuntabel dalam mengemban amanat penderitaan rakyat demi percepatan kesejahteraan masyarakat Lembata."
Misi Utama Lembaga
- Meningkatkan kualitas legislasi daerah yang pro-rakyat.
- Mengoptimalkan alokasi anggaran yang pro-keadilan.
- Mendorong pengawasan yang ketat dan bebas KKN.
- Membuka ruang digital guna menyerap aspirasi secara berkala.
Tugas & Wewenang
Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan APBD, serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
Hak DPRD & Anggota
DPRD memiliki Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Sedangkan Anggota Dewan dibekali Hak Interogasi, Hak Imunitas, Hak Mengajukan Usul Ranperda, dan Protokoler.
Sekretariat Dewan (Setwan)
Unsur staf pendukung administrasi dan keahlian yang bertugas menyediakan pelayanan, memfasilitasi jalannya persidangan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tri-fungsi dewan.
Peran DPRD Lembata dalam Pengelolaan Anggaran Daerah
Pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Lembata dijalankan melalui pembahasan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati, serta memastikan penggunaan yang transparan, efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. APBD sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah ditetapkan setiap tahun dengan Perda dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Lembata.
Siklus Pembahasan dan Penetapan APBD
Pembicaraan Pendahuluan KUA-PPAS dan RKP
Peran DPRD Lembata dalam Pengawasan Kebijakan & Pembangunan
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk kontrol berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta penggunaan alokasi dana pembangunan fisik maupun non-fisik di seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Pengawasan ini ditujukan untuk menjamin transparansi kinerja eksekutif, mencegah penyelewengan, serta memastikan setiap program kerja daerah berjalan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.
Instrumen dan Mekanisme Pengawasan Parlemen
Rapat Dengar Pendapat (RDP) & Audiensi Publik
Perjalanan Aspirasi Masyarakat Lembata
Salah satu tugas utama DPRD Lembata adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Lembata membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai saluran pengaudan, baik secara daring melalui portal website ini atau secara langsung melalui audiensi rakyat.
Menerima Aspirasi
Aspirasi diterima, baik secara langsung melalui tatap muka kunjungan kerja reses dewan maupun melalui media daring sistem pengaduan website DPRD Lembata.
Menelaah Aspirasi
Setiap laporan aduan masyarakat yang diverifikasi akan didokumentasikan dan ditelaah untuk kemudian dikelompokkan sesuai komisi kerja dewan yang berwenang.
Tindak Lanjut oleh DPRD
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menindaklanjuti dengan menggelar Raker / RDP bersama jajaran dinas instansi Pemda terkait guna meminta klarifikasi lapangan.
Tindak Lanjut Eksekutif
Pemerintah Daerah (Bupati dan Dinas OPD) mengeksekusi di lapangan berdasarkan nota rekomendasi resmi pengawasan yang dikeluarkan oleh dewan.
Pengawasan Hasil
Untuk memastikan jalannya eksekusi selesai dengan tuntas, DPRD melakukan monitoring berkala turun langsung mengevaluasi proyek fasilitas publik.