Badan
Pembentukan Perda
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) adalah alat kelengkapan dewan yang memegang peran sentral dalam merumuskan, mengkaji, dan mengoordinasikan arah kebijakan hukum daerah. Bapemperda bertanggung jawab menyusun rencana legislasi operasional tahunan yang dikemas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lembata, serta meneliti kelaikan naskah akademik rancangan regulasi agar selaras dengan undang-undang nasional [AKD].
Petrus R., SH
Fraksi Partai Golkar
Sulaeman K.
Fraksi Gabungan Ampera
Anggota Bapemperda
Yohanes L., S.IP
Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
Ibrahim K., SE
Fraksi Gabungan Ampera
Emanuel T., ST
Fraksi Gerindra
Donatus B.
Fraksi Partai Golkar
📜 Tugas Pokok & Fungsi Bapemperda
- Menyusun instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar prioritas rancangan perda (Propemperda) Kabupaten Lembata untuk jangka waktu satu tahun anggaran.
- Melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi naskah akademik terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan baik atas inisiatif dewan maupun usulan Bupati.
- Mengikuti perkembangan, memberikan masukan, serta mengevaluasi draf pasal rancangan regulasi dalam setiap tahapan persidangan panitia khusus (Pansus).
- Memberikan pertimbangan hukum serta telaah teknis kepada pimpinan dewan terhadap usulan permohonan Peraturan Daerah di luar Propemperda tahun berjalan akibat situasi darurat atau amanat undang-undang yang lebih tinggi.
⚖️ Parameter Penyusunan Perda
Setiap draf rancangan perda wajib melalui uji publik di forum dengar pendapat (RDP) guna menyerap perspektif kultural, sosiologis, dan masukan substantif tokoh adat maupun masyarakat Lembata.
Bapemperda berwenang melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap efektivitas penerapan Perda lama yang dirasa sudah tidak relevan dengan dinamika pembangunan daerah terkini.