LD
DPRD LEMBATATaan Tou • Melayani Rakyat
Prolegda>Detail Rancangan
ID Dokumen: #PLG-1
Ranperda Prolegda Sosial Budaya

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kebudayaan dan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kabupaten Lembata

Pengusul / Instansi
DPRD
Tanggal Diajukan
14 April 2026
Penanggung Jawab
Bapemperda
Fase Regulasi
Tahap 3 / 5
Fase Aktif: Uji Publik & Rapat Dengar Pendapat (RDP)60%

Ringkasan Eksekutif

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum fundamental dalam memproteksi, melestarikan, dan menjamin hak-hak komunal sosiokultural masyarakat adat Lewotana Lembata. Pokok regulasi mengatur tata cara pemetaan wilayah ulayat, penyelesaian sengketa adat melalui jalur musyawarah local, serta proteksi ritus budaya dari komersialisasi eksternal yang tidak berizin.

Partisipasi Publik & Opini

Daftar berkas masukan sosiologis dari warga Lewotana

Total: 2 Aspirasi
Fransiskus KedangAliansi Masyarakat Adat Ile Ape
20 Okt 2026

Mohon agar dalam Pasal 14 terkait mekanisme ganti rugi lahan proyek strategis daerah, pelibatan kepala suku (Tuan Tanah) wajib dinyatakan secara eksplisit. Jangan hanya melalui perwakilan kepala desa agar marwah hukum adat tetap terjaga.

Sekretariat BapemperdaOfficial
22 Okt 2026

Terima kasih atas masukannya, Bapak Fransiskus. Catatan mengenai penegasan frasa 'Tuan Tanah' dalam Pasal 14 telah kami rekam ke dalam matriks sanding untuk dibahas bersama Tim Ahli Hukum pada RDP jilid II minggu depan.

Maria BarekFakultas Hukum Universitas Katolik
25 Okt 2026

Secara yuridis formal, draf naskah akademik sudah selaras dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun perlu diperketat sanksi administratif bagi perusahaan swasta yang melanggar zonasi tanah ulayat.

Unduhan Dokumen Resmi

Silakan unduh dokumen pendukung untuk mempelajari materi muatan regulasi secara utuh dan transparan:

📄1. Naskah Akademik Resmi.pdf
📄2. Draf Raperda (Pasal Batang Tubuh).pdf
📄3. Matriks Sanding & Harmonisasi.pdf
📄4. Risalah Uji Publik & RDP Awal.pdf

Jadwal Agenda Dewan

Rencana rangkaian tahapan pembahasan lanjutan untuk pembahasan produk hukum Raperda ini:

05 Nov 2026•09:00 WITA

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tahap II bersama Aliansi Adat

📍 Ruang Rapat Utama DPRD
18 Nov 2026•10:00 WITA

Penyusunan Laporan Akhir Hasil Uji Publik Bapemperda

📍 Sekretariat Komisi III
02 Des 2026•13:30 WITA

Penyampaian Berkas untuk Fasilitasi Gubernur NTT

📍 Biro Hukum Setda Prov. NTT

Kawal Regulasi Ini!

Salurkan opini sosiologis, telaah yuridis, atau berkas tanggapan resmi Anda langsung ke tim panitia hukum dewan.

🔔

Ikuti Perkembangan Perda

Dapatkan notifikasi surel instan secara otomatis setiap kali draf rancangan hukum ini mengalami perubahan status, jadwal sidang, atau rilis dokumen baru.

🔒 Keamanan email terjaga. Anda dapat membatalkan langganan kapan saja.